Soal Penambahan Utang Rp515 Triliun, Demokrat Ingatkan Potensi Patah pucuk Bayar

JAKARTA – Pemangku Ketua MPR RI sejak Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan pemerintah untuk tidak melakukan penambahan pinjaman baru di tengah semakin membludaknya utang Indonesia untuk menghindari gagal bayar.

Pemerintah Indonesia kembali berencana akan menambah utang perdana di tahun 2021 sebesar Rp515, 1 triliun pada tengah ketidakpastian ekonomi dan peningkatan laju penyebaran COVID-19 yang masih sulit dikendalikan. Baca juga: Sri Mulyani Bakal Tambahan Utang Lagi Rp515 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) sedang merencanakan dan mencari bunga utang baru sebesar Rp515, 1 triliun. Tercatat, pinjaman Indonesia bertambah Rp1. 226, 8 triliun selama tahun 2020 dan bertambah sebesar Rp1. 177, 4 triliun selama Januari hingga penghujung Juni 2021. Total utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp6. 554, 56 triliun per Juni 2021 dan berpotensi naik kembali setelah penambahan utang Rp515, 1 triliun yang pantas dicari Menkeu tersebut.

Syarief Hasan memperhitungkan pengelolaan utang luar jati selama masa pandemi COVID-19 semakin memprihatikan. “Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Nusantara semakin jauh melampaui kemajuan PDB Indonesia. Laju penyaluran COVID-19 juga semakin suram dikendalikan dan berpengaruh kepada ekonomi. Rasio utang terhadap PDB juga membengkak mendatangi 41, 35% dan berpotensi gagal bayar, ” perkataan Syarief Hasan, Senin (9/8/2021).

Anggota Menawan Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terpaut rasio utang luar jati terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 41, 35%.

“Rasio utang Nusantara terhadap PDB kini telah mencapai 41, 35%. Bila bertambah Rp515, 1 Triliun maka rasionya berpotensi mencapai 42%-43%. Kondisi ini semakin diperparah dengan potensi urung bayar yang disampaikan sebab BPK RI, ” terang Syarief.

Syarief Hasan menyebut kemampuan negara dalam melunasi utang serta bunga diperkirakan menjadi semakin sulit. “Kemampuan negara menunaikan utang bersama bunga utang yang tinggi akan semakin sulit di tengah ketidakpastian ekonomi. Laporan BPK MENODAI juga menyebutkan Pemerintah berpotensi gagal bayar utang. Pinjaman Indonesia yang semakin membludak ini perlu dikaji sehingga tidak menjadi momok merisaukan di masa depan, ” papar dia.

Pemerintah dikatakannya harus waspada sebab rasio utang kepada PDB semakin mendekati terkatung-katung batas 60% sesuai dengan UU Keuangan Negara. Baca juga: KPK Kantongi Informasi Harun Masiku Berada di Luar Kampung

“Apalagi, rasio utang Nusantara kemungkinan masih akan tetap naik, terutama akibat lagu pandemi COVID-19. Pemerintah harus memperhatikan rekomendasi BPK MENODAI dan fokus dalam pengukuhan perekonomian nasional yang terakhir saja positif, setelah setahun mengalami resesi, ” sekapur Syarief.

Author Image
Vincent Moore