Sifat Hakim Agung Paling Banyak Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Sifat Hakim Agung Paling Banyak Dilaporkan ke Komisi Yudisial

loading…

JAKARTA – Bagi orang beriman bala Covid-19 sering dimaknai sebagai teguran dari Tuhan untuk introspeksi diri. Yang piawai berkata bohong, berupaya untuk berbahasa jujur, yang suka curang di berbisnis berusaha berdagang tanpa manipulasi, yang sering meninggalkan ibadah menjelma lebih rajin bersujud memohon bukan.

Bagaimana dengan negeri peradilan kita? Di tengah hiruk-pikuk penangkapan dan penyidikan mantan Carik Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang dituding menerima suap Rp 46 miliar dari PT Multicon Indrajaya Terminal, Rabu ini (10/5) Komisi Yudisial (KY) meluncurkan paparan mengenai Laporan Pengaduan Masyarakat.

KY selaku Lembaga Tinggi Negara yang bertugas mengawasi lagak hakim menyampaikan sepanjang 2 Januari -31 Mei 2020 menerima 562 laporan. Ini berarti dalam waktu satu bulan, sejak akhir April, ada peningkatan sebanyak 88 pengaduan.

Di urusan diskusi daring dalam rangka peluncuran buku berjudul “Pengawasan Hakim & Penegakan Kode Etik di Upah Yudisial” karya Anggota KY Farid Wajdi, terungkap bahwa laporan bangsa ke KY dari tahun ke tahun tidak ada penurunan. “Laporan masyarakat ke KY masih sangat tinggi, ” sahut Ketua KY Jaja Ahmad Jayus.

Diperkirakan hingga enam kamar ke depan jumlah laporan klub yang masuk mencapai 1. 600 pengaduan. “Artinya walaupun KY sudah melakukan tindakan pencegahan ternyata laporan masyarakat ke KY masih agung terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim, ” ujarnya.

Lantas lembaga peradilan apa yang paling penuh mendapat komplain masyarakat? Berdasarkan bukti tersebut, Peradilan Umum menempati peringkat pertama dengan 394 laporan.

Diikuti Pengadilan Agama (46 laporan), Mahkamah Agung (33), PTUN (26), Tipikor (24). Menyusul di belakangnya Pengadilan Niaga 14 laporan, Peradilan Hubungan Industrial (12), Peradilan Militer (1). Mahkamah Konstitusi dan Peradilan HAM bersih dibanding laporan.

Piawai, Lembaga Peradilan Umum (Pengadilan Kampung dan Pengadialan Tinggi) paling penuh diadukan. Tapi itu tersebar di seluruh kota besar dan kabupaten seluruh Indonesia. Demikian halnya PTUN, Pengadilan Agama, PHI, Pengadilan Aksi Pidana Korupsi (Tipikor), Niaga, Pengadilan Militer.

Kesimpulannya? Ini yang membuat miris. Sebagai benteng peradilan terakhir, Mahkamah Besar (MA) rupanya mencatatkan diri jadi pemegang rekor terbanyak. Berkedudukan dalam ibu kota, sebagai lembaga tinggi negara jumlah 33 laporan tetap menempatkannya sebagai peringkat pertama pihak terlapor.

Bahan itu seiring dengan laporan KY yang menunjukkan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan pengaduan terbanyak, yakni 112 pengaduan. Peringkat kedua mematok keempat, masing-masing ditempati oleh Jawa Timur (60 laporan), Jawa Sedang (54) dan Jawa Barat (42).

Akhir-akhir tersebut MA memang menjadi sorotan masyarakat. Betapa tidak? Nyaris semua terpidana korupsi yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) mendapat diskon hukuman sebab MA. Sebelumnya para terpidana bertambah memilih menerima hukuman yang dijatuhkan hakim di pengadilan tipikor. Itu khawatir jika mengajukan upaya norma hingga kasasi, sanksinya akan ditambah oleh MA.

Tapi efek jera itu hanya berlaku sementara. Begitu hakim “killer ” Artidjo Alkostar pensiun pada Mei 2018, satu per satu terpidana koruptor mengajukan upaya hukum luar natural tersebut ke MA. Bingo …mereka mendapat korting hukuman.

Pra mengulas siapa saja terpidana koruptor yang mendapat korting hukuman, ini lah orang-orang yang masuk dalam jadwal keganasan Artidjo. Pertama adalah bekas Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Di pengadilan tipikor ia divonis 8 tahun penjara, namun MA menambah hukumannnya menjadi 18 tahun penjara.

Berikutnya, Iskandar Rasyid, bendahara pembebasan lahan proyek double-double track (DDT) Manggarai-Cikarang, yang semula dihukum 6 tahun ditambah menjadi 15 tahun.

Kemudian ada Akil Mohtar. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini gagal mengoreksi hukuman seumur hidupnya di level kasasi. Lantas Angelina Sondakh, mantan anggota DPR, dari 4, 5 tahun penjara menjadi 12 tarikh penjara.

Diikuti oleh Luthfi Hasan Ishaq, mantan Ketua Umum DPP PKS, balasan 16 tahunnya diperberat jadi 18 tahun. Dan mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo dari 10 tahun menjadi 18 tahun. Selain nama-nama itu masih ada kira-kira nama lagi yang upaya hukumnya mentok di tangan Artidjo.

Adapun yang menangguk berkah dari lengsernya Artidjo, jarang lain, mantan Sekjen Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham yang hukumannnya dipotong satu tahun daripada sebelumnya yang tiga tahun tangsi.

Lalu bekas Ketua DPD Irman Gusman, hanya perlu menjalani hukuman tiga tarikh dari sanksi di pengadilan tingkat pertama, 4 tahun 6 kamar. Akan halnya Patrialis Akbar, mantan hakim MK dikurangi satu tarikh dari 8 tahun penjara. Dengan cukup banyak pemangkasannnya adalah petunjuk anggota DPRD DKI Muhamad Sanusi, dari 10 tahun menjadi 7 tahun.

Pengacara Lucas yang membantu Presiden Komisiras Lippo Group kabur dari Nusantara juga sukses memanfaatkan celah dengan disediakan MA. Mendapat hukuman tujuh tahun penjara, yang lantas didiskon dua tahun di tingkat melaksanakan, ia dihadiahi potongan di tingkat kasasi, sehigga sanksi bagi dia hanya tiga tahun penjara.

Istimewanya dia mendapat jalur super cepat. Ia divonis Pengadilan Tipikor pada Maret 2019, dan pada Desember tahun dengan sama meraih hadiah natal serta tahun baru dari MA.

Nah, apakah di antara pengaduan masyarakat tadi tersedia yang berhubungan dengan banjir potongan (harga) hukuman di MA? Anggota KY Farid Wajdi yang dihubungi SINDOnews mengakui pihaknya banyak menerima pengaduan mengenai PK.

Kendati begitu ia menyatakan pihaknya tidak bisa menilai upaya adat luar biasa itu. Alasannnya, ”Karena ini sudah menyangkut substansi & pertimbangan hukum. ” Dan itu sudah menyangkut kemandirian hakim. “KY itu fokus ke perilaku hakim saja, umpamanya dalam proses persidangan PK ada pihak yang bersemuka dengan hakim, itu yang awak bidik. ”

Lantas apa ada perilaku menyimpang yang dilakukan hakim agung di menangani PK? Farid menolak buat menjawab secara tegas. Ia hanya menyatakan pihaknya telah menjatuhkan hukuman ringan, sedang dan berat buat beberapa hakim agung. ”Mereka membangun manusia biasa juga. ” Siapa saja? Sayang ia enggan mengekspos. “Ada, cuma enggak boleh dibuka, ” ujarnya

Yang pasti, ia mengungkapkan, dari informasi yang masuk dan sampai tingkatan persidangan oleh KY sepanjang Januari-April 2020, yang terbukti kurang bertambah 25 persen.

Kelakuan hakim agung memang pantas dipelototi. Masyarakat tentu belum lupa dengan putusan PK yang diberikan MA bagi terpidana korupsi Sujiono Timan. Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang dinilai telah merugikan negara sebesar 120 juta dolar AS dan Rp 98, 7 juta divonis sunyi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Daksina.

Jaksa langsung mengajukan kasasi. MA mengabulkan tuntutan Jaksa. Majelis Kasasi yang diketuai Bagir Manan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti sebanyak Rp 369 miliar kepada Sudjiono.

Saat vonis MA dijatuhkan, Sujiono sudah tak ada di Indonesia. Namun, dari persembunyiannnya, Sudjiono diam-diam mengajukan PK pada 2012. Mahkamah PK yang diketuai Suhadi dengan anggota Sophian Martabaya dan Andi Samsan Nganro serta dua hakim ad hoc Tipikor Sri Murwahyuni dan Abdul Latif, mengabulkan PK Sudjiono. Perkara diketok pada 31 Juli 2013.

(rza)

Author Image
Vincent Moore