Perizinan Modus Berulang Korupsi Kepala Daerah

Perizinan Modus Berulang Korupsi Kepala Daerah

JAKARTA semrawut Korupsi yang dilakukan kepala wilayah tidak akan pernah ada habisnya. Beragam modus terus dilancarkan guna mengeruk uang rakyat dari berbagai objek. Mulai dari pembangunan proyek infrastruktur, pertambangan, hingga perizinan. Ratusan kepala daerah telah dikerangkeng dan sebagian telah bebas sepertinya bukan menjadi pelajaran berharga.

Teranyar penyidik KPK menangkap Wali Praja Cimahi Provinsi Jawa Barat yang juga Ketua DPC PDIP Praja Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Priatna dan beberapa orang lainnya dibekuk sesaat setelah terjadi transaksi telaahan suap, kemarin. Diduga telah terjadi serah-terima uang sejumlah Rp425 juta dari total komitmen fee bertambah dari Rp3 miliar. Transaksi sangkaan suap diduga terkait dengan pengurusan izin pembangunan rumah sakit dalam Kota Cimahi. (Baca: Antara Cercaan dan Doa yang Dikabulkan)

Penangkapan Ajay menambah jadwal panjang catatan kelam kepala kawasan berjuluk “Kota Tentara” yang menjelma daerah otonom sejak Juni 2001. Sebelumnya Wali Kota Cimahi mula-mula Itoc Tochija ditangkap KPK sebab terlibat korupsi pembangunan Pasar Atas dan divonis tujuh tahun kurungan. Kemudian Atty Suharti wali kota Cimahi periode 2012 – 2017. Atty terseret kasus pembangunan Pasar Atas Cimahi.

Selain di Cimahi, KPK juga menangap banyak kepala daerah karena manipulasi. Ada Bupati Kutai Timur (Kutim) Kalimantan yang juga Ketua Balai Pertimbangan DPC Partai Nasdem Kutim Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Unguria Riarinda Firgasih.

Menangkap Juga:

Ismunandar, Encek, dan lima orang lainnya telah ditetapkan tersangka dalam peristiwa dugaan suap sejumlah proyek pekerjaan/pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 2019-2020.

Rektor Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) Azhari menilai, perkara korupsi yang membabitkan kepala daerah sangat berdampak pada proses pelaksanaan pemerintahan di wilayah hingga pemenuhan pelayanan publik. (Baca juga: Seleksi Guru PPPK, Tutor Wajib Terdata di Dapodik)

Dia membeberkan, penangkapan wali kota Cimahi menjadi pertanda bahwa dugaan korupsi yang dilakukan kepala daerah terus berulang. Penangkapan kepada Priatna juga mengindikasikan dugaan manipulasi kepala daerah pasti tidak pernah berhenti dan masih akan langsung berlangsung.

“Saya meyakini bahwa perkara seperti ini akan terus berjadi. Kenapa? Karena sistem pemerintahan kita khususnya pemerintahan daerah memberikan jalan untuk mendorong orang melakukan kegiatan dugaan korupsi. Jadi saya budi akan susah diberantas, ” perkataan Azhari.

Author Image
Vincent Moore