Pemkab Bekasi Larang Usaha Kuliner Memasang Makan di Tempat

Pemkab Bekasi Larang Usaha Kuliner Memasang Makan di Tempat

BEKASI kepala Pemerintah Kabupaten Bekasi akhirnya bersikap kasar dengan melarang pelaku usaha kuliner melayani pengunjung untuk makan dalam tempat (dine in). Larang itu berlaku pada masa perpanjangan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) untuk cegah penyebaran COVID-19.

”Kami mengikuti kebijakan Pemerintah Jawa Barat. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari timbulnya klaster baru penyaluran COVID-19 dari kegiatan usaha kuliner, ” kata Juru Bicara Konglomerasi Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah, Jumat (2/10/2020). (Baca juga; Ini Patokan Pembatasan Jam Operasional Perdagangan serta Pariwisata di Kota Bekasi)

Menurut dia, kekangan ini sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan mencuaikan Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 443/07/Hukham tentang pengendalian penyebaran COVID-19 di restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis di wilayah penyangga DKI Jakarta yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, pihaknya meminta segenap pelaku usaha kuliner tidak lagi melayani pengunjung buat makan di tempat dan menggantinya dengan layanan take away atau dibawa pulang. ”Kebijakan dimulai Rabu (30/9) hingga batas waktu dengan belum ditentukan dan semua karakter usaha harus mematuhinya, ” tegasnya.

Baca Juga:

Bahkan, kata dia, kecendekiaan ini berlaku di daerah secara zona risiko kesehatan tinggi & secara umum wilayah Kabupaten Bekasi masih zona merah. Untuk itu, Alamsyah meminta satuan tugas daerah pariwisata segera menindaklanjuti kebijakan tersebut agar dapat diterapkan di seluruh restoran, kafe, rumah makan, warung, dan usaha sejenis lainnya.

Ketua Tim Khusus Mang Jaka (Masyarakat Nyang Jaga Kampung) Bidang Pariwisata Kabupaten Bekasi, Kompol Budi Setiadi mengatakan, mendukung segala kebijakan pemerintah dalam upaya mematikan rantai penyebaran COVID-19. Khususnya menghindari potensi timbulnya klaster baru daripada kegiatan usaha kuliner.

”Kami sedang berkoordinasi karena tim turisme ini gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan, mengikuti Dinas Pariwisata. Kalau memang pemda mintanya begitu kita malah suka tinggal bagaimana Satpol PP nanti yang akan bertindak selaku penegak kebijakan dan aturan daerah, ” katanya. (Baca juga; Sampah Mengular di Kali Blencong Tarumajaya Kabupaten Bekasi)

Budi mengaku setiap hari awak pariwisata melakukan peninjauan secara kekar ke sejumlah usaha kepariwisataan tercatat tempat usaha kuliner guna mengetahui standar protokol kesehatan yang diterapkan. ”Kami banyak temukan pelaku daya yang belum menjalankan protokol kesehatan, ” ucap Kasat Narkoba Polres Metro Bekasi ini.

Eksekusi tersebut melewati sejumlah tahapan mulai lantaran pemberitahuan lisan lewat sosialisasi, pemberian surat peringatan kepada pengelola jalan, hingga penutupan tempat usaha. ”Kami tidak segan melakukan penutupan daya kuliner jika memang pengelola wadah tersebut tidak mengindahkan imbauan ana. Daripada nanti menjadi klaster terakhir lebih baik ditutup dulu, ” tandasnya.

Author Image
Vincent Moore