Menghadap Hari Lahir Pancasila, Basarah Menganjurkan Telusuri Pemikiran Bung Karno

Menghadap Hari Lahir Pancasila, Basarah Menganjurkan Telusuri Pemikiran Bung Karno

loading…

JAKARTA kacau Sejak merdeka pada tahun 1945 telah ditetapkan bahwa dasar negeri Indonesia adalah Pancasila. Namun, memahami eksistensi negara Pancasila dan kedudukan adat Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak bisa begitu selalu.

Untuk memahami eksistensi negara Pancasila tidak dapat dilakukan minus mengetahui dan memahami secara benar sejarah pembahasan, perumusan dan pendirian Pancasila oleh para pendiri negara.

“Kita pula tidak akan memahami proses sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara tanpa memahami utuh dan adil sejarah dan perkembangan pemikiran Bung Karno yang dalam fakta sejarahnya telah melakukan peranan penting jadi asbabun nuzul, asbabul wurud, causa prima atau penyebab utama lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka, ” tutur Wakil Pemimpin MPR Achmad Basarah terkait momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan ke 75 di Jakarta, Jumat 29 Mei 2020.

Baca Juga:

Menurut Basarah, Bung Karno berhasil menyintesiskan berbagai pandangan dengan telah muncul dan orang baru yang mengonseptualisasikan dasar negara ke dalam pengertian “dasar falsafah” (philosofische grondslag) dan “pandangan komprehensif dunia” (weltanschauung) secara sistematik, solid dan koheren.

Sebutan Pancasila itu, lanjut Basarah, berasal dari Bung Karno setelah meminta pendapat seorang ahli bahasa. “Tanpa mengikutsertakan Bung Karno dalam membaca sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara sama saja dengan membunuh rantai sejarah bangsa Indonesia, ” ujarnya. ( Baca juga: Kak Seto: Hargai Sikap Orang Tua Murid Tak Izinkan Anak ke Sekolah )

Ketua DPP PDIP ini menjelaskan, pengakuan yuridis oleh negara bahwa Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945 dan bersumber dari Pidato Bung Karno telah dinyatakan di Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang ditandatangani 1 Juni 2016.

Keppres Cetakan 24 Tahun 2016 pada terpangkal berisikan penetapan, yaitu menetapkan agenda 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa serta masyarakat Indonesia memperingati hari ada Pancasila setiap tanggal 1 Juni.

Konsideran/menimbang tulisan d Keppres Nomor 24 Tahun 2016 menyatakan, bahwa sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga memanifestasikan naskah Piagam Jakarta pada agenda 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi ringkasan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Independensi Indonesia (PPKI) sebagai satu kebulatan proses lahirnya Pancasila sebagai pokok negara. Keppres Hari Lahir Pancasila tersebut telah melengkapi dokumen kenegaraan Keppres Nomor 18 Tahun 2008 tentang penetapan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi.

Basarah membeberkan, kehadiran bagian konsideran/menimbang ini sesungguhnya ialah upaya pemimpin negara untuk memberhentikan polemik dan dikotomi sejarah kemunculan Pancasila yang rawan memecah mengacaukan persatuan bangsa.

Pandangan dan sikap yang persis sebelumnya juga telah disepakati serta dirumuskan oleh seluruh Fraksi & Kelompok DPD di lembaga MPR dalam dokumen resmi yang menjadi bahan baku Sosialisasi Empat Asas MPR yang diterbitkan tahun 2012.

Dengan demikian, secara historis, terdapat tiga ringkasan Pancasila, yaitu rumusan Bung Karno yang disampaikan pada pidatonya agenda 1 Juni 1945 dalam sesi Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Independensi (BPUPK), rumusan oleh Panitia Sembilan yang diketuai oleh Bung Karno dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final pada Pembukaan UUD 1945 dengan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang juga diketuai oleh Bung Karno pada tanggal 18 Agustus 1945.

“Dari ketiga dokumen asli rumusan Pancasila tersebut terlihat benar jelas bahwa Bung Karno memiliki peran yang aman strategis pada proses pembahasan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara bersama para-para pemimpin bangsa Indonesia yang lainnya, baik dari tokoh-tokoh golongan Islam maupun golongan Kebangsaan, ” membuka Basarah.

Tempat pun mengutip pandangan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, bahwa penerimaan atas Pidato 1 Juni 1945 oleh keseluruhan anggota BPUPK pada waktu itu sangat mungkin dimengerti. Itu alasan mengapa Pancasila diterima secara aklamasi.

“Hal ini bukan saja karena intisari dari substansi dengan dirumuskan Bung Karno memiliki kausa yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tapi nilai-nilai yang menyatu di dalamnya melewati sekat-sekat subjektivitas dari sebuah peradaban dan masa, ” tuturnya.

Basarah lalu mengungkapkan kisah Bung Karno saat berpidato di ajaran sidang PBB pada 30 September 1960, yang menyangkal pendapat Bertrand Russel, seorang filsuf Inggris dengan membagi dunia hanya ke di dalam dua poros ideologi, yaitu liberalisme/kapitalisme dan komunisme.

Bung Karno mengatakan, Indonesia tak dipimpin oleh kedua paham tersebut. Bung Karno dengan lantang mengatakan dari pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok.

“Sesuatu itu kami namakan Pancasila. Gagasan-gagasan dan cita-cita itu, telah terkandung dalam bangsa kami. Telah timbul dalam bangsa kami semasa dua ribu tahun peradaban ana dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami di dalam suatu saat kelemahan nasional, ” tuturnya.

Sejak penegasan Bung Karno di perhimpunan dunia tersebut, sangat jelas perbedaan Pancasila dengan ideologi Liberalisme/Kapitalisme serta Komunisme. Pancasila adalah suatu pengangkatan ke taraf yang lebih mulia, suatu hogere optrekking daripada Declaration of Independence dan Manifesto Komunis. ”

Dengan demikian, Pancasila adalah ideologi dengan lebih sesuai dan lebih tepat dengan falsafah hidup dan karakter bangsa Indonesia. Pancasila lebih sebati dan cocok bagi bangsa Indonesia dari pada Komunisme yang memeluk falsafah atheisme karena Pancasila memiliki sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Pancasila bertambah sesuai dan cocok bagi warga Indonesia daripada liberalisme/kapitalisme yang ekonominya dikuasai kaum pemilik modal karena Pancasila punya sila Keadilan Sosial. Saat ini juga dapat kita tegaskan kembali bahwa Pancasila juga lebih cocok dan sesuai bagi bangsa Indonesia dari paham negara Khilafah ala ISIS yang tidak mengakui nasionalisme dan teritorial sepadan negara bangsa karena dalam Pancasila memiliki sila Persatuan Indonesia, ” tuturnya.

(dam)

Author Image
Vincent Moore