Menggugurkan Putusan Pengadilan Pajak, MA Perintahkan PGN Bayar Pajak Rp207, 65 Miliar

Menggugurkan Putusan Pengadilan Pajak, MA Perintahkan PGN Bayar Pajak Rp207, 65 Miliar

JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memerintahkan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk membayar pajak secara nilai fantastis Rp207, 65 miliar. Perintah tersebut dituangkan dalam vonis peninjauan kembali (PK) atas memori yang diajukan Dirjen Pajak.

Putusan ini sekaligus membiarkan putusan Pengadilan Pajak pada 29 Agustus 2019 yang menihilkan kewajiban bayar retribusi atas banding yang diajukan PGN.

“Mengadili Kembali, Satu, menolak tuntutan banding dari Pemohon Banding PT Perusahaan Gas Negara. Dua, mendera Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2. 500. 000, ” tegas Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) MA Supandi yang berlaku sebagai ketua majelis hakim urusan ini dalam putusan yang dikutip SINDOnews di Jakarta, Jumat (18/12/2020).

(Baca: Dirjen Pajak Menang, Japfa Comfeed Wajib Bayar Tunggakan PPh Rp23, 9 Miliar)

Menangkap Juga:

Aplikasi PK diajukan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan pada 9 Desember 2019 untuk melawan vonis Pengadilan Pajak yang memenangkan banding PGN terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00817/KEB/WPJ. 19/2017 tertanggal 25 Oktober 2017. PGN jadi lalu melayangkan kontra memori PK pada 15 Januari 2020.

(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

Dalam putusannya, indah hakim agung menyatakan alasan-alasan PK Dirjen Pajak dapat dibenarkan. Vonis Pengadilan Pajak yang menghapus kegiatan bayar pajak PGN dinilai nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim agung PK berpendapat PGN masih memiliki keluarga kewajiban membayar pajak sebesar Rp207. 650. 193. 602 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Retribusi Nomor KEP-00817/KEB/WPJ. 19/2017 tertanggal 25 Oktober 2017.

(Baca: MA Selamatkan Dirjen Pajak dibanding Tuntutan Rp12, 24 Miliar Produsen Oreo)

Putusan ini diputuskan dalam kerap permusyawaratan majelis hakim pada Kamis, 15 Oktober 2020. Supandi sebagai ketua majelis didampingi dua hakim anggota yakni M Hary Djatmiko dan Yodi Martono Wahyunadi.

Author Image
Vincent Moore