MA Tetap Hukum Bos Swarnadipa 3 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

MA Tetap Hukum Bos Swarnadipa 3 Tahun dan Denda Rp1 Miliar

JAKARTA berantakan Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak tuntutan kasasi yang diajukan Direktur Utama PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri, Irawan Gea, sehingga vonis pidana penjara langgeng 3 tahun dan pidana denda Rp1 miliar.

Putusan itu tertuang dalam salinan putusan kasasi nomor: 3058 K/Pid. Sus/2019 atas nama Irawan Gea. Majelis hakim agung kasasi yang menangani dan mengadili perkara ini dipimpin oleh Pemimpin Kamar Pengawasan MA Andi Samsan Nganro dengan anggota Eddy Army dan Maruap Dohmatiga Pasaribu.

Kasasi dimohonkan Irawan Gea ke MA guna menyikapi vonis Pengadilan Tinggi Padang nomor: 41/PID. SUS/2019/PT PDG. tertanggal 29 April 2019. Putusan Pengadilan Tinggi memperkuat putusan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri (PN) Padang. Majelis ketua PN Padang sebelumnya memutuskan, antara lain, Irawan Gea telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melangsungkan tindak pidana perikanan “dengan berniat menyuruh melakukan di wilayah tata perikanan Negara Republik Indonesia, kelakuan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya”. ( Baca juga : Penjelasan Menteri LHK dalam Atasi Degradasi Lahan dan Terumbu Karang)

Majelis ketua PN Padang memvonis Irawan dengan pidana penjara selama 3 tarikh, pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sebab Irawan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar Irawan ditahan dalam rutan.

Baca Juga:

Majelis hakim kasasi menyatakan, telah membaca akta memori kasasi, sejarah kasasi tertanggal 22 Mei 2019 yang diajukan penasihat hukum Irawan, dan surat-surat lain yang bergandengan. Menurut MA, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan jalan menurut undang-undang. Oleh karena tersebut permohonan kasasi Irawan itu dengan formal dapat diterima.

Majelis hakim kasasi menegaskan, untuk permohonan kasasi yang diajukan beserta alasan-alasannya maka Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa putusan judex facti pengadilan tinggi yang menguatkan vonis judex facti pengadilan negeri pada perkara ini tidak bertentangan secara hukum dan/atau undang-undang. Karenanya, aplikasi kasasi Irawan dinyatakan ditolak. Mahkamah lantas memutuskan dua hal. ( Baca juga : PERMA 4 Tahun 2020 Perkuat Persidangan Virtual)

“Mengadili, satu, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Irawan Gea tersebut. Dua, membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya tentang pada tingkat kasasi sebesar Rp2. 500, ” kata Ketua Elok Hakim Kasasi Andi Samsan Nganro saat mengucapkan putusan sebagaimana dikutip SINDOnews dari salinan putusan kasasi, di Jakarta, Sabtu (24/10/2020) terang.

Putusan kasasi atas nama Irawan diputuskan dalam rapat musyawarah indah hakim pada Senin, 18 November 2019 oleh Andi Samsan Nganro sebagai ketua majelis dengan Eddy Army dan Maruap Dohmatiga Pasaribu sebagai hakim anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri dua hakim anggota serta Rozi Yhond Roland sebagai penulis pengganti. Saat pengucapan putusan, JPU pada Kejaksaan Negeri Padang serta terdakwa Irawan tidak hadir.

Author Image
Vincent Moore