Kritis Covid-19, Pemerintah Dipaksa Penuhi Kebutuhan Rakyat dari Produk Lokal

Kritis Covid-19, Pemerintah Dipaksa Penuhi Kebutuhan Rakyat dari Produk Lokal

loading…

JAKARTA berantakan Pandemi Covid-19 melahirkan adanya wujud disrupsi globalisasi, bahkan lebih cendekia lagi adanya deglobalisasi. Sebagian gembung negara akan merespons dengan mengadopsi kebijakan yang lebih proteksionis untuk melindungi pasar domestik dari kekacauan global.

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri mengatakan, para pembuat kebijakan serta pebisnis perlu memikirkan kembali deglobalisasi yang disebabkan pandemi Covid-19. “Negara-negara dipaksa untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dari kapasitas produk domestik. Semua mengarah pada reorientasi pasar pribumi, ” ujarnya di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Menyuarakan Juga: Sri Mulyani: Nusantara Beruntung Belum Resesi Ekonomi

Baca Juga:

Dia melanjutkan, gaya deglobalisasi juga memperbaiki format pembangunan setiap negara agar lebih berkeadilan. Bahkan pandemi Covid-19 ini menjelma momentum bagi Indonesia untuk muncul dari ketergantungan impor. Apalagi, hampir aktivitas ekspor dan impor tak berjalan dengan baik dan tak banyak alternatif kerja sama dengan negara lain.

Menurut dia, kemandirian ekonomi nasional merupakan keniscayaan bagi negara ekonomi berkembang. Buat itu, Indonesia perlu membangkitkan balik produksi dan mengembangkan industrialisasi. “Negara berkembang seperti Indonesia harus menyimpan kebijakan afirmasi, bagaimana membangun kemandirian jiwa dan mengubah struktur ekonomi yang tidak berkeadilan ini menjelma negara yang adil makmur serta sejahtera, ” jelasnya.

Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati mengatakan, persoalan utama pengaruh pandemi Covid-19 membuat aktivitas umum terganggu. Hal ini berpengaruh pada sisi pasokan di mana produksi terganggu karena distribusi terganggu sehingga menyebabkan biaya menjadi tinggi.

Sementara dari sisi suruhan juga terganggu karena sumber perolehan yang hilang sehingga menyebabkan daya beli masyarakat rendah. “Alokasi anggaran dalam pemulihan ekonomi nasional kudu benar-benar efektif dan tepat bahan. Dari sekian triliun yang dialokasikan, berapa yang bisa terserap. Formulasi kebijakan harus mencakup dari sisi suplai dan demand, ” jelasnya.

(nng)

Author Image
Vincent Moore