Integrasikan Data PBB dan Awasi Kekayaan Pejabat, Pemkot Bogor Gandeng KPK

Integrasikan Data PBB dan Awasi Kekayaan Pejabat, Pemkot Bogor Gandeng KPK

loading…

BOGOR – Pemkot Bogor kembali membimbing Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaut pengintegrasian data atau informasi Retribusi Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kegiatan sama tersebut juga akan memanifestasikan database pemilik tanah dan bangunan yang akurat sesuai pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat. (Baca serupa: Pajaki Hasil Pertanian, Ini Alasan Sri Mulyani Bikin Aturan Baru)

Deputi Tempat Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana mengungkapkan, tujuan kerja setara ini untuk menyukseskan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana manipulasi di Indonesia sesuai UU Bagian 19 Tahun 2019 perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Aksi Pidana Korupsi.

“Melalui kerja sama yang bersifat timbal balik dalam bentuk pertukaran bahan dari kedua pihak akan menjelma lebih efektif dan efisien sebab berbasis teknologi data, ” ujarnya di Bogor, Minggu (9/8/2020).

Baca Juga:

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan melalui kerja sama itu tidak sekadar berbagi data yang terintegrasi, namun juga ada perut hal yang bisa dilakukan sekaligus. Pertama, memastikan bahwa perjuangan membinasakan korupsi itu tiada henti. Ke-2, mendorong agar wajib pajak lestari taat sehingga bisa meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Enau. (Baca juga: Di Jabar, Penerimaan Negara dari Lelang Capai Rp38, 83 Miliar)

(jon)

Author Image
Vincent Moore