HUT ke-74 Bhayangkara, Ini Catatan Kritis Kontras Terhadap Kinerja Polri

HUT ke-74 Bhayangkara, Ini Catatan Kritis Kontras Terhadap Kinerja Polri

loading…

JAKARTA kepala Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membuktikan ada sejumlah catatan mengenai akuntabilitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama periode Juli 2019-Juni 2020. Masukan tersebut diumumkan berkaitan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-74.

Bersandarkan pemantauan yang dilakukan selama masa itu, Kontras mencatat ada 921 peristiwa kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diduga melibatkan Polri. Jumlah tersebut berasal dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kontras melalui media massa, pendampingan kasus, serta informasi jaringan-jaringan yang telah terverifikasi sebagai wujud pelanggaran HAM oleh kepolisian. “Dari 921 peristiwa kekerasan itu, sebesar 1. 627 jiwa luka-luka dan 304 orang tewas, ” membentangkan peneliti Kontras, Rivanlee Anandar dalam konferensi pers yang digelar dengan daring, Selasa, 30 Juni 2020.

Dalam penjelasannya, Rivan mengungkapkan ada 281 peristiwa pemisahan kebebasan sipil yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, berkumpul dan mengantarkan pendapat. Adapun jumlah korban dibanding bentuk pembungkaman tersebut yaitu 669 korban luka-luka, 3 orang mati, serta 4. 051 orang ditangkap. (Baca juga: HUT Bhayangkara, Jokowi Sampaikan 7 Instruksi)

Menyuarakan Juga:

Bila dirinci lagi, sebanyak 24 perihal pelarangan aksi, 125 peristiwa pembubaran paksa dan bentrokan, 11 aksi penembakan gas air mata, serta 121 peristiwa penangkapan sewenang-wenang. Rivan mencontohkan, pembatasan kebebasan sipil itu seperti terjadi pada September 2019 saat aksi Reformasi Dikorupsi. Demikian juga di Agustus 2019 saat adanya aksi menentang rasisme sebab orang asli Papua. “Hal itu yang membuat jumlah kasus pemisahan kebebasan sipil ini sangat tinggi dalam satu tahun terakhir. Sebab peristiwa tersebut, itu disertai serupa dengan aksi penganiayaan atau penyiksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ” celetuk dia.

Melalui ratusan kasus tersebut, Bertentangan menilai tidak adanya indikator terukur Polri dalam melakukan penindakan, terutama yang berkaitan dengan kebebasan biasa. Selain itu, subjektivitas polisi sangat tinggi dalam menindak warga. Arketipe penindakan itu juga kerap kali ditujukan pada kelompok-kelompok yang melakukan kritik terhadap negara. (Baca juga: HUT 74 Bhayangkara, Susaningtyas: Polri Harus Inovatif Hadapi Tantangan yang Makin Kompleks)

Kontras juga menyoroti fenomena penempatan anggota Polri aktif dalam berbagai jabatan sipil di berbagai instansi. Posisi yang diberikan melalui skema penugasan itu dinilai tak memiliki parameter serta batasan dengan jelas sehingga memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada Polri. “Penugasan anggota Polri pada jabatan biasa ini, selain patut dipertanyakan legalitasnya, juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya ke depan yakni mengenai konflik kepentingan dan netralitas di dalam menjalankan fungsi-fungsinya baik sebagai penjaga maupun pejabat pada organisasi pada luar struktur kepolisian, ” imbuhnya.

Rivan juga menjelaskan, Polri tercatat sebagai lembaga yang kerap menjadi aktor dari pengamalan penyiksaan. Karena ketiadaan pengungkapan kasus, pola penyiksaan kini timbul dalam situasi baru, yakni penyiksaan siber (cyber torture). “Kami merekomendasikan untuk membuang Surat Telegram Nomor ST/1100/IV/HUK. 7. 1. 2020 per tanggal 4 April 2020 terkait penanganan kejelekan di ruang siber selama penanganan wabah virus Covid-19, ” ujarnya. (Baca juga: Jokowi Minta Polri Tidak Boleh Melupakan Agenda Strategis)

Persoalan lainnya yaitu menyangkut kewenangan untuk menggunakan senjata api. Menurut dia, Polri masih belum dengan ketat mengimplementasikan Peraturan Kapolri Cetakan 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. menyusun mengenai tahapan penggunaan kekuatan di dalam setiap situasi. Kontras juga meminta Polri wajib mengedepankan upaya-upaya persuasif dan non-kekerasan setiap kali mengabulkan kerjanya. Secara khusus, yang berselirat dengan isu Papua. KontraS memajukan agar upaya tersebut harus mengedepankan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat umum.

(cip)

Author Image
Vincent Moore