Bengkok Hasil Obligasi

Candra Fajri Ananda Ph. D
Staf Khusus Kementerian Keuangan RI

Pembangunan secara sederhana bisa difahami sebagai suatu proses transisi yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan tujuan tersebut maka diperlukan pembiayaan dan anggaran yang cukup. Penerimaan negara tentu menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, dimana pajak masih menjadi sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Perkiraan Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN). Di Indonesia tunggal lebih dari 80% tanggapan Negara Republik Indonesia berpangkal dari pajak.

Dalam masa pandemi, tahun 2020, penerimaan pajak Indonesia mengalami penurunan dengan signifikan, dikarenakan melemahnya kegiatan perekonomian di berbagai sektor. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan hingga 19, 7% dari tahun 2019 sejumlah Rp1, 332, 7 triliun menjadi Rp1. 070 triliun pada 2020. Penurunan penerimaan negara di masa pandemi ini, memang terjadi dimana-mana di dunia. Diluar sektor kesehatan dan teknologi keterangan, seluruh sektor ekonomi menemui kontraksi yang sangat dalam.

Pada sisi lain, pandemi mendesak pemerintah mengambil alih dekat sebagian besar perlindungan & mendorong sektor-sektor ekonomi tetap bertahan dan tumbuh walaupun berat. Dalam situasi yang seperti itu, pemerintah harus memajukan belanja pemerintah, mengingat pemerintah perlu menjaga penurunan sektor ekonomi tidak boleh sungguh-sungguh dalam, termasuk menjaga iklim sosial ekonomi masyarakat untuk tetap memiliki pendapatan serta mampu berbelanja. Dari bermacam-macam simulasi yang dilakukan oleh lembaga independent, diperkirakan pandemi ini akan berlangsung 2 – 4 tahun, bahkan ada yang menyatakan bertambah lama. Hal yang nyata sama adalah penemuan vaksin atas covid-19 ini adalah kunci percepatan pemulihan. Buat yang ini, bisa dikatakan berbagai Lembaga tersebut membenarkan sama.

Baca Juga:

Secara ijmal, pemerintah mengambil kebiajakan fiskal yang contra cyclical, pada mana pemerintah melalui biaya yang lebih besar berusaha “menahan” penurunan tren perekonomian. Risiko ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus diambil pemerintah mengingat sektor preman maupun investasi terhenti sebab pandemi. Pemerintah membuka bagian fiskal yang lebih gembung untuk membiayai berbagai kalender penanggulangan pandemi Covid 19 serta dampak sistemiknya. Kalender penanggulangan efek pandemi Covid 19 mengakibatkan pos honorarium negara membengkak dari status normal. Defisit APBN di dalam tahun 2020 melambung menjelma Rp1. 039, 2 triliun atau sama dengan enam, 34% dari PDB. Kejadian yang sama juga terjadi pada tahun 2021. Sekalipun tidak setinggi defisit di dalam tahun 2020, pada tarikh 2021 defisit APBN menyentuh 5, 70% terhadap PDB atau sebesar Rp satu. 006, 4 triliun. Oleh sebab itu, menjadi kejadian yang sangat dapat dipahami jika pemerintah mengambil preferensi penambahan utang untuk menyembunyikan defisit APBN karena disaat yang sama penerimaan retribusi mengalami tekanan.

Obligasi sebagai Alternatif Pembiayaan

Kebutuhan pembiayaan APBN mendorong pemerintah mengembangkan bervariasi alternatif sumber pembiayaan. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan kepada pinjaman asing, pemerintah membuat Surat Berharga Negara dalam bentuk Surat Utang Negeri (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ataupun Sukuk. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sukuk menjadi salah satu penopang pembiayaan negara dan kini difokuskan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pembiayaan APBN melalui SBN merupakan upaya pemerintah untuk tetap mengarahkan kebijakan fiskal yang mustakim, disiplin, sustainable, dan swasembada di tengah situasi perekonomian global yang masih volatile.

Pada perkembangannya, prospek surat utang MENODAI hingga kini masih terpendam dan menarik minat investor. Tingginya imbal hasil yang ditawarkan oleh surat pinjaman RI tak dipungkiri menjadi daya tarik dibanding dengan negara lain di kawasan dengan peringkat layak investasi, yakni BBB. Data asianbondsonline pada awal 2020 membuktikan bahwa surat utang denominasi rupiah tenor 10 tahun menawarkan imbal hasil tertinggi, yakni sebesar 6, 93%. Kemudian, disusul Filipina secara imbal hasil 4, 68%; Malaysia 3, 28%; Vietnam 3, 11 dan China 3, 08%. Sementara itu, data indeks obligasi pemerintah tiga negara di Asia (A3GBI) yang tercatat PT Penilai Harga Efek Nusantara pada 2020 menawarkan return sebesar 0, 87% yang ditopang oleh obligasi denominasi rupiah dengan return tertinggi yakni 1, 32%. Kemudian, diikuti obligasi denominasi ringgit sebesar 0, 67% dan obligasi denominasi Baht sebesar 0, 61%.

Posisi imbal hasil obligasi Indonesia yang terlalu luhur tersebut perlu terus didorong untuk dapat menuju tangga yang lebih ideal. Imbal hasil obligasi Indonesia yang terlalu tinggi di periode mendatang dapat meningkatkan imbalan di APBN serta menyandarkan fungsi intermediasi perbankan terhadap sektor riil dan membuahkan ekonomi biaya tinggi dalam pasar obligasi korporasi. Perusahaan-perusahaan yang akan menerbitkan obligasi harus mematok imbal buatan tinggi agar diserap pasar. Fakta menunjukkan bahwa saat ini terdapat kecenderungan berbagai bank di Tanah Air lebih memilih menempatkan dananya di SBN daripada menyalurkannya sebagai kredit kepada zona riil dan masyarakat. Dana yang ditempatkan perbankan di SBN per 18 September 2020 melonjak 97% menjelma Rp 1. 224, 60 triliun dibanding pada 2 Januari 2020 sebesar Rp 622, 20 triliun.

Penyesuaian Level Bunga Obligasi

Tingginya imbal hasil SUN Indonesia sejatinya tak lantas memberi arti bahwa risiko atas surat pinjaman RI lebih tinggi sebab berbagai negara lainnya. Survei Bloomberg sebelum pandemi membawa Indonesia sebagai tujuan investasi paling terpercaya pada 2020. Di pasar saham, Nusantara berada di peringkat pertama, mengalahkan Tiongkok, India, dan Brazil. Di pasar surat utang, Indonesia juga beruang di urutan pertama, menundukkan Rusia, Meksiko, dan Brazil. Minat investor asing lestari tinggi karena mereka membenarkan Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Oleh pokok itu pula, lembaga pemeringkat utang, Fitch Ratings menjaga peringkat utang (rating) Nusantara pada posisi BBB, dengan prospek stabil. Fitch memandang Indonesia memiliki prospek pertumbuhan jangka menengah yang indah dengan rasio utang terhadap produk domestic bruto (PDB) yang rendah. Fitch serupa mengapresiasi respons pemerintah kepada krisis akibat Covid.

Di sisi asing, sejatinya pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan telah membuktikan bahwa dalam penerbitan lupa satu produk surat utang RI, yakni Sukuk, selalu masih banyak diminati investor meski tanpa imbal hasil yang tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Sukuk Global senilai US$ 3 miliar atau setara Rp 43, 5 triliun (kurs 14. 500) dengan level imbal hasil terendah. Adapun Sukuk senilai US$ satu, 25 miliar untuk tenor 5 tahun dengan balasan hasil 1, 5%. Untuk tenor 10 tahun senilai US$ 1 miliar secara imbal hasil sebesar 2, 55%, dan US$ 750 juta untuk tenor 30 tahun dengan imbal buatan sebesar 3, 55%. Bengkok hasil untuk penerbitan tersebut pun lebih rendah dibandingkan penerbitan sebelumnya. Dilansir daripada Reuters, jumlah pesanan buat penerbitan ini oversubscribe maka US$ 10, 3 miliar. Hal tersebut menjadi keterangan bahwa kepercayaan investor terhadap produk surat utang RI sejatinya masih besar meski tanpa diiringi angka persentase imbal hasil yang sungguh-sungguh tinggi.

Masa ini tren penurunan suku bunga global berlanjut, bengkok hasil SUN dianggap masih atraktif, apalagi negara- negeri maju tengah memasuki kurun suku bunga 0%. Oleh sebab itu, kita perlu terus mendorong imbal hasil SUN ke level dengan lebih ideal, turun tetapi tetap menarik bagi investor. Terlebih kondisi ekonomi pribumi ke depan sangat menolong penurunan imbal hasil SUN ke level yang lebih ideal bagi pemulihan ekonomi nasional. Meski kini beruang di masa pandemi, kemantapan ekonomi nasional yang ditunjukkan dengan masih terjaganya nilai inflasi serta rupiah yang relatif stabil. Selanjutnya, keberadaan imbal hasil pada kelas ideal dapat meringankan pikulan APBN di masa mendatang. Semoga.

Author Image
Vincent Moore