Bawaslu Bengkulu Utara: Pengguna Fasilitas Negara untuk Kampanye Terancam Pidana

Bawaslu Bengkulu Utara: Pengguna Fasilitas Negara untuk Kampanye Terancam Pidana

BENGKULU UTARA awut-awutan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu menguatkan calon Kepala Daerah yang terbukti menggunakan fasilitas Negara untuk manuver dapat terjerat Pidana.

“Pasal 187, itu pidana jika sarana Negara digunakan untuk kampanye. Diskualifikasi itu apabila menggunakan program serta anggaran Negara sebagaimana diatur bab 71 ayat 3 dan 4, ” kata Divisi Hukum, pengerjaan pelanggaran dan sengketa Bawaslu Bengkulu Utara, Tugiran, Selasa (17/11/2020).

Salah satu larangan usaha tersebut diatur pasal 69 Undang-Undang 10 Tahun 2017, tentang mempersoalkan dasar negara, menyebarkan fitnah, berkelahi domba, menggunakan fasilitas negara serta merusak alat peraga kampanye.

Meski demikian, Tugiran mengatakan, penetapan kasus penggunaan fasilitas Negara untuk kampanye membutuhkan proses tahapan, kajian serta terpenuhinya unsur-unsur. Penetapan kasus ini juga harus menunjuk ke devinisi kampanye yaitu kegiatan mempengaruhi dengan menyampaikan visi & misi dari pasangan calon.

Baca Juga:

“Itu dilakukan lantaran tak menutup kemungkinan apa yang dipersepsikan masyarakat sebagai pelanggaran namun tak menurut Bawaslu dan sentra Gakumdu. Maka dari itu butuh uraian, ” papar Tugiran. (Baca: Bola Kasus kampanye Pakai Atribut TNI Bergulir ke Polres Bengkulu Utara).

Mengedepankan pencegahan, Bawaslu Bengkulu Utara terus mensosialisasikan bervariasi bentuk pelanggaran kepada seluruh elemen masyarakat. Dengan harapan, selain menyampaikan pemahaman, masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan supaya pesta demokrasi berjalan sesuai lurus Undang-Undang.

Author Image
Vincent Moore