Arahan DPR Tegaskan Pembahasan RUU HIP Dihentikan

Arahan DPR Tegaskan Pembahasan RUU HIP Dihentikan

loading…

JAKARTA – Ketua DPR Puan Ratu beserta Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menegaskan bahwa pembahasan Program Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) akan dihentikan. Karena, pemerintah pun sudah memiliki RUU usulan baru yakni RUU mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).
“Sesuai dengan mekanismenya bahwa kemudian UU yang sudah ada akan kami bahas di masa sidang selanjutnya untuk tak diteruskan karena sudah ada rencana RUU baru dari pemerintah yang mana mengatakan bahwa mempunyai memperlawankan yang sangat besar antara HIP dan BPIP bahwa isi pasal dan pasal-pasal saja sudah beda, ” kata Puan kepada kuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Puan balik menjelaskan bahwa RUU BPIP dengan menjadi RUU usulan baru pemerintah itu substansinya hanya terkait secara tugas, wewenang, fungsi dan dengan jalan apa pembinaan ideologi Pancasila itu dikerjakan. “Tanpa membicarakan hal lainnya yang kemarin sempat sensitif, ” ujarnya. ( Baca juga: 37 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020 Disahkan ).

Soal mekanisme pencabutan, Azis Syamsuddin menjelaskan karena RUU HIP ini sudah dikirim ke pemerintah, di waktu 60 hari pemerintah mau memberikan jawaban. Jawaban yang dilakukan pemerintah yaitu memberi masukan untuk mengubah substansi dan judul pada bentuk sumbangan saran dari negeri yaitu RUU tentang BPIP.

Baca Juga:

“RUU BPIP biar nanti akan kita bahas di masa sidang berikutnya di pada mekanisme rapat konsultasi pengganti Bamus (Badan Musyawarah), kemudian kita angkat ke Paripurna, setelah itu Sempurna akan mengutus kepada Baleg (Badan legislasi), ” papar Azis dalam kesempatan sama.

Politikus Partai Golkar melanjutkan, Baleg kemudian akan membahas untuk mengubah substansi dan judul RUU HIP untuk dibahas kembali dalam Rapat Bamus dan Paripurna DPR. Kemudian, DPR akan mengumumkan bahwa RUU BPIP hasil perubahan RUU HIP tersebut akan menjadi RUU usulan DPR dengan memasukkan usulan perubahan sebab pemerintah serta menampung aspirasi klub. “Dokumen ini bisa dilihat pada website dan ini nanti segar kita annouce ke paripurna berikutnya secara publik bahwa ini UNDANG-UNDANG tentang BPIP, ” tandasnya.

(zik)

Author Image
Vincent Moore